Menteri Keuangan Sri Mulyani menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026.
Dalam peraturan tersebut, salah satu yang diatur adalah perjalanan dinas untuk menteri dan aparatur sipil negara. Uang perjalanan dinas akan dibagi ke dalam beberapa kategori.
Di penjelasan tersebut, disebutkan, “Satuan biaya uang h arian perjalana dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari Pejabat Negara/PEgawai Aparatur Sipil Negara/Prajurit TNI/Anggota POLRI/ Pihak Lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri”.
Uang harian perjalanan dinas dalam negeri berkisar antara Rp260 ribu – Rp580 ribu per orang per hari. Uang representasi perjalanan dinas dalam negeri untuk pejabat negara atau wakil menteri Rp250 ribu per orang per hari.
Sedangkan uang harian perjalanan dinas ke luar negeri berkisar US$347 – US$792 per orang per hari.
Ada juga biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri untuk menteri, wakil menteri, dan pejabat eselon I. Mereka akan mendapatkan jatah Rp21, juta – Rp9,3 juta per orang per hari.
Sri Mulyani juga menyediakan ketentuan biaya transportasi dari atau menuju terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan dalam rangka perjalanan dinas. Disediakan anggaran sebesar Rp94ribu per orang per satu kali perjalanan.
Ada pula anggaran tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pulang pergi (PP), senilai Rp18,6 juta untuk kelas bisnis dan Rp9,8 juta untuk ekonomi per orang.
Untuk tiket pesawat perjalanan dinas ke luar negeri, anggaran yang disediakan mencapai US$12.127 untuk ekonomi, US$16.269 untuk bisnis, dan US$23.128 untuk eksekutif per orang PP.
Sri Mulyani juga menambahkan catatan terkait biaya pemasukan, termasuk perjalan dinas di dalam aturan tersebut.
Dikutip dari aturan tersebut, pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas bersifat sangat selektif dan disesuaikan dengan prioritas dan/atau urgensinya, serta diarahkan ke kegiatan yang dilaksanakan secara daring/online.
