Berita

Baru-baru ini, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin lagi banyak dibicarakan karena pernyataan konroversialnya soal krieria peserta BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Buat yang belum tau, PBI adalahh layanan BPJS Kesehatan gratis yang iurannya dibayar penuh oleh pemerintah. Ini dikhususkan untuk orang-orang yang kurang mampu. Tapi pada praktiknya, masih ada yang secara ekonomi berkecukupan tapi ikut nebeng di program ini.

Limit Kartu Kredit Jadi “Filter” Kekayaan

Menkes secara blak-blakan menyebut kalau data peserta PBI akan dilakukan penyaringan leih ketat lagi. Salah satu cara pengecekannya adalah lewat kepemilikan kartu kredit dan tagihan listrik.

Dalam rapat bersama komisi IX DPR RI, sempat disinggung angka yang bisa bikin orang kaget. Ternyata, masih ada orang yang tergolong kategori PBI tapi ternyata punya limit kartu kredit Rp 20 juta sampai Rp 50 juta. Sudah jelas nggak layak!

Menkes mengatakan kalau punya kartu kredit limit Rp50 juta, sudah pasti bukan PBI. Atau kalau listriknya 2.200 VA, itu juga seharusnya bukan PBI. Logikinya begini: kalau bisa punya limit kartu kredit sebesar itu atau bisa bayar listrik daya tinggi, kenapa iuran BPJS mandiri yang Cuma puluhan ribu rupiah nggak sanggup?

Kenapa Harus Dibenahi?

Mungin banyak yang bertanya di luar sana kenapa datanya harus dirapikan?

Ini sudah tergolong masalah serius. Gara-gara data yang berantakan ini sekitar 120 ribu peserta PBI dengan penyakit berat seperti gagal ginjal atau kanker sempat dinonaktifkan mendadak. Ini terjadi karena pemerintah sedang melakukan validasi ulang dengan tujuan subsidi bisa jatuh  ke tangan yang tepat.

Menkes ingin uang negara dipakai untuk mereka yang benar-benar kesulitan, bukan buat subsidi untuk mereka yang sebenarnya masuk kategori mampu.

Kabar Baik Bagi yang Terdampak

Menkes sudah melakukan reaktivasi otomatis selama tiga bulan bagi pasien dengan penyakit berat yang terdampak penonaktifan ini. Ini bertujuan agar pengobatan mereka tidak terbutus karena urusan administrasi.

Di samping itu, rumah sakit juga diminta untuk tetap melayani pasien PBI dan tidak perlu khawatir soal pembayaran, karena pemerintah menjamin iurannya akan tetap dibayarkan melalui Kementerian Sosial.

Kesimpulan

Langkah bersih-bersih data ini sebenarnya kabar baik untuk kita. Diharapkan dengan sistem yang lebih adil, nggak adalah warga miskin yang haknya’dirampas’ oleh mereka yang sebenarnya mampu.

Jadi, buat orang-orang yang punya kartu kredit limit besar atau rumah dengan listrik gede, yuk sadar diri dan pindah ke kepesertaan mandiri. Biar jatah PBI bisa dipakai oleh mereka yang benar-benar membutuhkan.

Ada yang pernah dengar istilah ‘the house always wins’?

Ini adalah istilah yang bisa kalian temukan di dunia perjudian, yang mengingatkan kalau pemain hampir tidak mungkin menang melawan sistem.

Baru-baru ini, ada berita viral yang bisa bikin kta geleng-geleng kepala. Ini bukan soal menang banyak, tapi soal penyalahgunaan kekuasaan dan dana negara demi judi online(judol). Berita ini datang dari Medan, di mana ada seorang cama yang nekat memakai fasilitas kartu kredit pemerintah untuk bermain slot.

Bagaimana kronologinya?

1. Bermulai dari Kartu Kredit Pemerintah

Setiap instansi pemerintah akan mendapatkan yang namanya Kartu Kredit Pemerintah yang berfungsi untuk memudahkan transaksi belanja keperluan instansi sencara transparan dan non-tunai. Jadi, kalau semisal ada keperluan mendesak, nggak perlu pakai uang pribadi dulu,

Sayangnya, fasilitas yang harusnya bisa mempermudah kerja ini, malah disalahgunakan oleh eks caman bernama Maimun. Alih-alih dipakai untuk bayar keperluan instansi, limit kartu kreditnya malah dihabiskan buat deposit di situs judol!

2. Total Uang Bernilai Fantastis: Rp 1,2 Miliar

Total uang yang dipakai untuk judol senilai Rp 1,2 miliar! Dengan uang segitu, sudah berapa banyak fasilitas umum yang bisa dibangun?

Inilah bahaya dari kecanduan judi online. Logika dan rasa tanggung jawab seseorang hilang seketika ketika sudah terjerumus ke dunia perjudian. Dorongan untuk ‘balik modal’ atau berharap bisa menang besar bikin si pelaku nekat melakukan segala cara, termasuk menggunakan uang yang bukan haknya.

3. Akhir yang Menyedihkan: Jabatan Hilang, Sanksi di Depan Mata

Di dunia ini, nggak ada yang namanya kejahatan sempurna—apalagi yang berurusan dengan uang negara. Karena sistem audit pemerintah yang sudah semakin ketat, kejahatan ini akhirnya tercium juga.

Akhirnya? Dikutip dari beberapa sumber, camat tersebut reski dicopot dari jabatannya. Tidak sampai di situ, dia juga harus menghadapi sanksi berat sesuai dengan aturan ASN yang kemungkinan besar harus berurusan dengan aparat penegak hukum demi mempertanggungjawabkan uang yangsudah disalahgunakan.

Kejadian ini bisa menjadi tamparan keras buat kita semua. Jangan pernah menyetuh judi onlin, apalagi sampai menyalahgunakan kepercayaan orang lain.