APA KELEBIHAN DAN KEKURANGAN PENGGUNAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH?

Bank Indonesia (BI) sudah menerbitkan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) pada 8 Mei 2023. KKP ini nantinya digunakan oleh Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk pengadaan barang dan jasa dalam negeri.
Manajer Riset Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Badiul Hadi menuturkan jika ada plus dan minus dengan adanya KKP ini. Nilai plus yang bisa didapatkan adalah kementerian, lembaga, dan Pemda bisa lebih fleksibel dalam memanfaatkan anggaran yang tersedia karena bisa belanaj terlebih dahulu yang kemudian diklaim ke APBN/APBD.
Ini bukanlah hal asing yang didengar mengenai pencairan anggaran untuk pemerintah daerah yang sering kali mengalami keterlambatan. Hal ini juga yang menyebabkan pembangunan daerah menjadi lambat dan tersendat.
Di sisi lain, KKP juga masih memiliki nilai minus. Menurut Baidul, pengawasan untuk penggunaan kartu ini masih menjadi momok utama. Merujuk ke Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 196 tahun 2018 Pasal 1 Ayat 2 yang menjelaskan bahwa pemegang kKKP adalah pejabat dan/atau pegawai di lingkungan Satuan Kerja Kementerian/Lembaga yang berstatus sebagai Pejabat Negara, PNS, Prajurit, TNI, Anggota POLRI, atau pegawai lainnya untuk melakukan belanja dengan KKP berdasarkan penetapan oleh KPA.
Bisa dibilang, pengawasan KKP di tiap instansi akan dilakukan oleh pengawas internal. Sedangkan belakangan ini, pengawas internal malah dipertanyakan karena dianggap lalai atau luput terhadap kewenangan penggunaan anggaran.
Badiul menegaskan jika pengawasan yang buruk akan berpotensi terjadinya pemborosan akibat pengajuan di luar limit yang bisa dilakukan lebih fleksibel, walaupun ada prosedur yang harus dilalui terlebih dahulu.
Jadi bagaimana menurut kalian? Apakah kalian sependapat dengan penjelasan di atas?