JOKOWI TINJAU PENGGUNAAN KARTU KREDIT DI PEMERINTAH DAERAH

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengamati penerapan pemakaian kartu kredit di lingkungan pemerintah daerah (Pemda) dan diharapkan bisa diminimalisir.
Beliau menyampaikan jika zaman sudah digital seperti sekarang, seharusnya semua bisa menggunakan produk sendiri, dan jika bisa digunakan dengan benar, maka pemerintah bisa mandiri. Jadi harus lebih-hati-hati. Jokowi memberikan pernyataan ini karena Amerika Serikat yang memberikan sanki kepada Rusia sehubungan dengan penggunaan Visa dan MasterCard.
Orang nomor satu Indonesia ini berharap agar Indonesia bisa mengembangkan platform buatan sendiri dengan tujuan bisa diaplikasikan di kementerian, pemerintah daerah maupun lembaga.
Di samping itu, beliau menuturkan jika hingga kini sudah ada 3,4 juta produk dalam negeri yang sudah terdaftar di e-katalog. Bahkan, jumlah produk dalam negeri yang masuk ke sistem e-katalog meroket jauh dalam waktu singkat, dari sekitar 50.000 menjadi 3,4 juta.
Menurutnya, produk-produk yang sudah tercantum di e-katalog bisa segera dibeli supaya industri UMKM hidup bisa terus berkembang. Beliau juga menegaskan jika semua produk yang ada di dalam e-katalog benar-benar dibeli oleh lembaga, seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan pemerintah daerah.
Beliau meminta untuk selalu mengecek di e-katalog karena menurutnya, percuma dikumpulkan dan dimasukkan ke e-katalog kalau Cuma dijadikan bahan tontonan saja. Target yang dipasang sebesar 95% dari pagu anggaran barang dan jasa. Itu semua harus dibelikan produk-produk dalam negeri.
Jadi bagaimana menurut kalian?