BERAPA SIH LIMIT KARTU KREDIT PEMERINTAH YANG BISA DIPAKAI OLEH KL?

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sudah mulai mewajibkan kementerian dan lembaga untuk menggunakan kartu kredit pemerintah untuk pengadaan barang dan jasa. Menurutnya, tata kelola keuangan negara bisa bertransformasi secara drastis berkat teknologi digital. Karena alasan inilah beliau meminta kementerian dan lembaga (K/L) mulai menggunakan kartu kredit pemerintah.
Sri Mulyani menjelaskan di acara Conference on Public Finance and Treasury 2022 bahwa seluruh kementerian dan lembaga bisa mulai menggunakan kartu kredit pemerintah dalam rangka akomodasi transaksi pada ekosistem perbankan dan pembayaran pemerintah. Kartu kredit pemerintah sendiri sudah diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 29 Agustus 2022 di Gedung Thamrin Bank Indonesia.
Sebenarnya apa sih kartu kredit pemerintah ini dan kenapa kementerian dan lembaga wajib menggunakannya untuk pengadaan barang dan jasa?
Kartu kredit pemerintah ini adalah kartu kredit corporate (corporate card) yang diterbitkan oleh bank penerbit kartu kredit pemerintah. Bank penerbitnya sendiri merupakan bank yang sama dengan rekening BP/BPP dibuka dan kantor pusat bank tersebut sudah melakukan kerjasama dengan DJPb.
Seperti kartu kredit pada umumnya, kartu kredit pemerintah ini juga memiliki limit. Karena ini adalah corporate card, biasanya nominal limitnya lebih besar karena digunakan untuk melakukan pembelian barang dan jasa yang diperlukan oleh kementerian dan lembaga. Untuk kartu kredit pemerintah sendiri bisa dilakukan dengan nilai limit paling banyak Rp 200 juta untuuk satu penerima. Untuk pembayaran khusus, ini hanya bisa dilakukan ketika melakukan transaksi pengadaan barang/jasa yang sudah disediakan dan dicantumkan oleh UMKM melalui e-Katalog ataupun marketplace yang sudah berbasis platform pembayaran pemerintah yang telah disediakan oleh Kementerian Keuangan.
Kartu kredit pemerintah sudah mulai wajib digunakan oleh kementerian dan lembaga dalam pengadaan barang dan jasa. Limit yang diberikan pun telah disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan kementerian dan lembaga.
Jadi bagaimana menurut kalian? Apakah program kartu kredit pemerintah ini bisa berjalan dalam jangka waktu yang panjang?