KARTU KREDIT DI AMERIKA VS QRIS DAN GPN DI INDONESIA: MANA YANG LEBIH UNGGUL?

KARTU KREDIT DI AMERIKA VS QRIS DAN GPN DI INDONESIA: MANA YANG LEBIH UNGGUL?

Hubungan dagang antara Indonesia dengan Amerika Serikat tengah menjadi perbincangan panas. Hal ini terjadi setelah munculnya kiritkan dari Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR) terhadap kebjakan di Indonesia, termasuk system layanan keuangan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.

USTR menyebut bahwa penerapan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) telah menimbulkan kekhawatiran d kalangan perusahaan penyedia layanan pembayaran asal Amerika. Di samping itu, USTR juga mengatakan jika pemrosesan kartu kredit lewat Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) berpotensi akan semakin menghambat hubungan dagang Indonesia–AS.

Dalam laporannya USTR menjelaskan pada Me 2023, Bank Indonesia memberikan amanat agar kartu kredit pemerintah diproses melalui GPN serta mewajibkan penggunaan dan penerbitan kartu kredit pemerintah daerah. Perusahaan pembayaran AS khawatir jika kebijakan baru tersebut bisa membatasi akses penggunaan opsi pembayaran elektronik AS.

Lalu, apa yang membedakan antara metode pembayaran yang populer di AS dan Indonesia?

Amerika Serikat: Cek hingga Kartu Kredit

Dikutip dari Rhode Island Current, cek adalah bagian penting dari ekonomi Amerika Serikat selama beberapa dekade. The Federal Reserve System (The Fed) selaku bank sentral sudah memproses 17 miliar cek dalam setahun pada 2000. Di tahun yang sama, rata-rata orang Amerika menulis sekitar 60 cek yang dikliring oleh the Fed setiap tahunnya.

Akan tetapi, penggunaan cek kini sudah lebih jarang jika dibandingkan dengan metode pembayaran lainnya, yang mencakup 4% transaksi di AS pada 2022. Berdasarkan hasil Survei dan Buku Harian Pilihan Pembayaran Konsumeen pada 2022 oleh Federal Reserve Bank of Atlanta menyebutkan jika uang tunia mencakup lebih dari 17% transaksi kartu kredit atau kartu debit digunakan lebih dari 31%.

Walaupun pneggunaannya sudah menurun, cek masih memilki banyak peminat di AS, terutama kaum muda. Dikutip Marketplace, seorang profesor pemasaran di Washington University di St. Louis, Cynthia Cryder, mengatakan jika orang-orang yang sudah menulis cek hampir sepanjang hidupnya kemungkinan akan merasa asing dengan opsi pembayaran lain.

Adapun penggunaan cek mayoritas dilakukan di oleh kalangan orang tua, sedangkan anak muda lebih memilih yang berbasis teknologi, seperti ApplePay dan PayPal. Namun Bill Maurer selaku profesor antropologi University of California menjelaskan ada generasi milenial dan gen Z yang masih menggunakan uang tunai dan cek karena bisa membuat pengeluaran lebih hemat.

Tidak hanya di kalangan perserorangan saja, 81 perusahaan di AS masih menggunakan cek kertas untuk keperluan membayar tagihan.

Selan cek, pembayaran menggunakan kartu juga masih sangat populer di AS, termasuk kartu kredit sepert Visa dan Mastercard. Menurut data YouGov per Februari 2024, penggunaan kartu debit dengan menggunakan cip memiliki presentase sebesar 42% dan 35% kartu debit digesek, sedangkan kartu kredt dengan menggunakan cp sebesar 35% dan 26% digesek.

Akan tetapi, 67% responden atau mayoritasnya lebih menyukai transaksi fisik menggunakan uang tunai. Kemudian37% warga AS memilih menggunakan PayPal, kemudian adan Zelle sebesar 17%, Venmo 15%, ApplePay 14%, dan Google Wallet sebesar 10%.

Indonesia: QRIS hingga Pinjol

Sementara itu di Indonesia, Visa Consumer Payment Attitude Study 2023 mengklaim penggunaan uang tunai turun ke level 80%, dari sebelumnya 84% di tahun 2022. Pembayaran lewat dompet digital (e-wallet) terus melonjak dengan penggunaan sebesar 92%.

Perilaku non-tunai (cashless) di Indonesia disumbang oleh gen Z sebesar 76% dan gen Y sebesar 69%, yang berarti hampir 3 dari 5 orang di antaranya lebih memilih menggunakan transaksi tanpa uang tunai.

Peningkatan transaksi keuangan berbasis cashless juga terlihat dari penggunaan QRIS. Tiga bulan pertama sejak diimplementasikan secara nasional pada Rabu, 1 Januari 2020, Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) mencatat di dalam laporannya, total volume transaksii QRIS sudah mencapai angka 124,11 juta dengan nominal transaksi mencapai Rp 8,21 triliun.

Hingga saat ini, transaksi QRIS secara nasional hingga triwulan I 2025 sudah menyentuh angka 56,28 juta pengguna dan 38,1 juta gerai/usaha, yang di mana 93% di antaranya merupakan UMKM. Sedangkan total transaksinya mencapai 2,62 milir transaksi dengan nominal Rp 262 triliun.

Berbeda dengan QRIS yang meroket, laporan transaksi pembayaran menggunakan kartu debit mengalami penurunan secara tahunan menjadi 1.759,92 juta  transaksi. Sementara itu, transaksi kartu kredit masih tumbuh di angka 20,92% secara tahunan mencapai 114,31 juta transaksi.

Dikutip dari Antara, dari sisi ritel volume transaks BI-FAST mengalami kenaikan sebesar 67,79% secara tahunan—mencapai 785,95 juta transaksi. Untuk transaksi perbankan digital sendiri tercatat 5.363 juta transaksi, naik 34,49% secara tahunan.  Sedangkan untuk transaksi uang elektronik (e-money) meningkat 39,42% secara tahunan di angka 3,958,53 juta transaksi.

Selain layanan pembayaran lewat lembaga perbankan konvensional, jasa keuangan berbasis teknologi juga mulai tumbuh subur di Indonesia. OJK mengatakan  penyaluran pinjaman fintech peer-to-peer (P2P) lending alias pinjol meningkat pesat 29,94% secara tahunan dengan nominal Rp 78,5 triliun pada Januari 2025.

Lalu kredit melalui layanan beli sekarang bayar nanti alias paylater meningkat 41,9% secara tahunan menjadi Rp 7,12 triliun pada Januari 2025.

INCAR GEN MZ, KARTU KREDIT BERENCANA PERLUAS LAYANAN KE E-COMMERCE HINGGA GAMING

INCAR GEN MZ, KARTU KREDIT BERENCANA PERLUAS LAYANAN KE E-COMMERCE HINGGA GAMING

Alat pembayaran berkembang dengan sangat pesat hingga ke system pembayaran digital. Ini dilakukan untuk turut mendorong pemanfaatan transaksi kartu kredit di Indonesia.
Menurut Steve Marta selaku Direktur Eksekutif Asosiasi Kartu Kredit Indonesia (AKKI), beberapa tahun lalu , alat pembayaran masih terbatas jumlahnya dan sekarang kartu kredit juga turun menjadi bagian dari alat pembayaran digital. Kartu kredit juga bisa menjadi alternative untuk mempermudah transaksi keuangan nasabah.
Ini dilakukan kagar masyarakat bisa memilih mana yang sesuai dengan kebutuhan mereka, semisal kalau untuk kebutuhan sehari-hari, mereka bisa menggunakan QRIS. Kalau untuk perjalanan wisata, mereka bisa menggunakan kartu kredit.
Dan salah satu layanan kartu kredit yang sedang dikembangkan saat ini adalah kartu kredit contactless. Kartu kredit ini bisa menarik minat anak muda, terutama di kalangan Gen MZ yang sangat mementingkan kemudahan dan kecepatan dalam bertransaksi. Bahkan, di beberapa negara maju sudah mulai menerapkan transaksi contactless ini.
Seiring dengan semakin besarnya segmen pasar Gen MZ, industri kartu kredit juga mulai melihat peluang bisnis kartu kredit, terutama di sektor e-commerce, gaming, hingga transportasi.

‘KIAMAT’ KARTU DEBIT-ATM, SIAPA YANG MENJADI PENGGANTINYA?

‘KIAMAT’ KARTU DEBIT-ATM, SIAPA YANG MENJADI PENGGANTINYA?

Masa jaya teknologi ATM dan kartu debit sepertinya sudah menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Tanda-tanda ‘kiamat’ kartu ATM dan debit bisa dilihat dari transaksi digital banking Bank Indonesia yang semakin meroket.
Bank sentral mencatatkan di Januari 2024, nilai transaksi digital banking sebesar Rp 5.335,33 triliun atau tumbuh 17,19% yoy. Sementara nilai transaksi pembayaran yang menggunakan kartu ATM, kartu debit, dan kartu kredit mencapai presentase Rp 692,32 triliun, hanya naik 2,58% (yoy).
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjito menuturkan jika transaksi Uang Elektronik (UE) mencapai Rp 83, 37 triliun, naik 39,28% (yoy). Untuk nominal transaksi QRIS sendiri tercatat presentasenya meroket hingga 149,46 (yoy) dan mencapai Rp 31,65 triliun, dengan jumlah pengguna 46,37 juta dan jumlah merchant 30,88 juta yang sebagian besar adalah UMKM.
Dirinya juga mengatakan jika BI sudah menargetkan pengguna QRIS bisa menyentuh angka 55 juta pengguna di tahun 2024. Agar bisa mencapai target tersebut, BI akan melakukan perluasan kerjasama antarnegara untuk meningkatkan volume transaksi dan mendorong inklusi Ekonomi Keuangan Digital (EKD).
Filianingsih Hendarta, Deputi Gubernur BI mengungkapkan bahwa BI akan merealisasikan kerjasama penggunaan QRIS lintas batas dengan Jepang dan UEA dalam waktu dekat. Mereka berharap uji coba bisa segera dilakukan lantasan mereka (pihak Jepang dan UEA) sdauh datang dan mendiskusikannya lebih dalam lagi.
Untuk sekarang, QRIS antarnegara sudah bisa digunakan di Thailand, Malaysia, dan yang paling baru adalah Singapura. Untuk Korea Selatan, Indonesia sudah melakukan penandatanganan nota kesepahaman.
Filianingsi mengatakan, transaksi dengan menggunakan QRIS yang tidak perlu lagi menggunakan dolar AS mengalami sedikit penurunan pada Januari 2024. Hal ini dipengaruhi oleh transaksi dari turis yang menurun setelah penggunaan tinggi saat libur akhir tahun pada Desember 2023. Dirinya menambahkan bahwa dengan Thailand ada penurunan di volume tapi nominalnya tetap naik. Transaksi inbound ini secara volume sebanyak 1.121 dengan transaksi outbound 23.715. untuk nominalnya sendiri sebesar Rp 368 juta untuk inbound dan Rp 10 miliar untuk outbound.
Sementara itu, dengan Malaysia meningkat dari sisi volume yang mencapa 73.000, outboundnya meningkat 10%. Dari sisi nominalnya sendiri untuk inbound Malaysia ke Indonesia yaitu sebesar Rp 20 miliar, lalu Indonesia ke Malaysia Rp 2,9 miliar. Ini diakibatkan karena lebih banyak turis Indonesia ke Malaysia, tapi belanjanya sedikit. Justru Malaysia belanjanya yang lebih banyak. Untuk Singapura sendiri juga ada penurunan untuk volume nominal, tapi outbound-nya ada peningkatan. Diharapkan bisa mengalami peningkatan.
Jadi bagaimana menurut kalian? Apakah ‘kiamat’ ATM, kartu debit, dan kartu kredit ini bakalan terjadi?

INI DIA PERBANDINGAN BIAYA TRANSAKSI QRIS, KARTU DEBIT, DAN KARTU KREDIT!

INI DIA PERBANDINGAN BIAYA TRANSAKSI QRIS, KARTU DEBIT, DAN KARTU KREDIT!

Bank Indonesia (BI) telah menetapkan biaya layanan Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) alias merchant discount rate (MDR) usaha ultra mikro (Umi) 0,3% berlaku sejak 1 Juli 2023. Tarif ini tidak diperbolehkan untuk dibebankan ke pembeli.
Ketika pandemi Covid-19 melanda, MDR QRIS Umi ditetapkan sebesasar 0% atau tidak dipungut biaya hingga 30 Juni 2023. Berdasarkan paparan Kepala Departemen Kebijakan Dicky Kartikoyono memamparkan jika biaya transaksi yang dibebankan kepada merchant tidak hanya untuk pembayaran menggunakan QRIS saja, tapi biaya serupa juga untuk transaksi kartu kredit dan kartu debit.
Tetapi, tarif yang dikenakan saat menggunakan pembayaran QRIS jauh lebih murah jika dibandingkan dengan kartu kredit atau pun kartu debit. Ini dikarenakan QRIS menawarkan skema harga yang lebih efisien jika dibandingkan dengan metode pembayaran lainnya.
Jika dilihat secara terperinci, untuk jenis merchant regular biaya MDR QRIS ditetapkan 0,3% untuk jenis usaha mikro. Sedangkan untuk usaha kecil, menengah dan besar ditetapkan biaya 0,7%. Untuk jeis merchant khusus kategori Badan Layanan Umum (BLU). Public Service Obligation (PSO), dan SPBU, biaya pembayaran menggunakan QRIS ditetapkan sebesar 0,4%. Untuk pendidikan sendiri dikenakan biaya sebesar 0,06%.
Jika melakukan pembayaran dengan Kartu Debit GPN, biaya yang akan dikenakan sebesar 0,15% untuk seluruh kategori, mulai dari usaha kecil, menengah, besar, pendidikan, hingga SPBU jika menggunakan bank yang sama (on us). Tetapi jika membayar dari bank yang berbeda (off us), akan dikenakan biaya sebesar 0,5% hingga 1%.
Sementara itu, untuk pembayaran dengan menggunakan kartu kredit, dikenakan biaya sebesar 2%. Semua biaya dari metode pembayaran ini ditanggung oleh penjual. Untuk lebih lanjutnya, MDR QRIS Indonesia sebesar 0,3% – 0,7% ini bisa dibilang lebih murah ketimbang dengan negara sebelah. Contohny Malaysia menetapkan tariff MDR hingga 3%, Jepang 1,5%, Singapura 0,5%, dan India 0,3% – 0,8%.
Jadi bagaimana menurut kalian? Apakah kalian merasa keberatan dengan aturan baru ini?

PEMERINTAH RILIS KARTU KREDIT DAN QRIS PEMBAYARAN INDONESIA-MALAYSIA

PEMERINTAH RILIS KARTU KREDIT DAN QRIS PEMBAYARAN INDONESIA-MALAYSIA

Pemerintah mulai melakukan pengembangan inovasi ekonomi keuangan digital berupa kartu kredit pemerintah dan pembayaran lintas negara berbasis Quick Response Code Indonesian Standard atau QRIS. Inovasi keuangan digital ini diharapkan bisa semakin optimal dan bisa menjadi sumber pertumbuhan ekonomi yang baru.
Pemerintah meluncurkan kartu kredit khusus yang nantinya digunakan sebagai alat pembayaran belanja, baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun kementerian/lembaga. Presiden juga menjelaskan bahwa inovasi dan kepercayaan adalah kunci agar bisa terus bertumbuh dan berkembang, sehingga inovasi untuk penyediaan sistem pembayaran berbasis digital, keamanan, dan perlindungan masyarakat harus dilakukan pengembangan.
Dirinya menambahkan jika inovasi keuangan seperti kartu kredit pemerintah perlu diperkuat demi mempermudah pengadaan barang pemerintah pusat dan daerah, efisiensi, transparansi, dan pertanggungjawaban penggunaan belanja pemerintah.
Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo juga memaparkan jika terhubungnya pembayara QR lintas negara antara Indonesia dan Malaysia adalah bentuk kerja sama dalam kerangka konektivitas pembayaran regional (regional payment connectivity). Dengan begitu, pembayaran diharapkan bisa menjadi lebih cepat, lebih murah, lebih transparan, dan lebih inklusif. Terlebih bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Untuk lebih lanjut, program ini juga sejalan dengan inisiatif G20 dalam pengembarangan Peta Jalan Penguatan Pembayaran Lintas Batas, sekaligus menjadi pencapaian yang signifikan dari keketuaan Indonesia di ASEAN tahun 2023. Di samping itu, interkoneksi juga menjadi pilar pencapaian dalam penerapan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025.
Perry menyampaikan jika kerja sama ini bisa memberikan pilihan lebih banyak dan beragam bagi pengguna layanan transaksi pembayaran lintas batas dengan lebih efisien, mendorong inklusi ekonomi dan keuangan digital di kawasan, serta mendukung stabilitas makroekonomi dengan mendorong penggunaan mata uang loka secara lebih luas, khususnya untuk transaksi bilateral dalam kerangka transaksi mata uang lokal.
Gubernur BNM Nor Shamsiah Mohd Yunus yang dikutip dari keterangan resmi BI menyatakan, selain menghubungkan negara-negara di ASEAN, itu akan meningkatkan jumlah pengguna dari Malaysia dan Indonesia yang nantinya bisa merasakan manfaat dari pembayaran lintas batas yang lebih aman, mudah, dan efisien. Ini bisa berpotensi mendorong aktivitas ekonomi, termasuk di dalamnya sektor pariwisata di kedua negara.
Sebelum Malaysia, Indonesia sudah membuat pembayara berbasi QR lintas batas dengan Thailand. Perry menargetkan pembayaran lintas batas ini bisa terus dikembangkan ke negara-negara Asia Tenggara lainnya, seperti Singapura dan Filipina.
Jadi bagaimana menurut kalian? Apakah kalian setuju dengan program pemerintah ini?

JOKOWI MINTA KEMENTERIAN, LEMBAGA, DAN PEMDA PAKAI KARTU KREDIT PEMERINTAH

JOKOWI MINTA KEMENTERIAN, LEMBAGA, DAN PEMDA PAKAI KARTU KREDIT PEMERINTAH

Presiden Joko Widodo mengharapkan seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah (pemda) untuk menggunakan kartu kredit pemerintah (KKP) untuk pembelanjaan produk-produk dalam negeri. Menurutnya, penggunaan KKP menjadi salah satu pendukung percepatan sistem keuangan digital yang inklusif.
Dijelaskan bahwa kunci untuk bisa terus bertumbuh dan berkembang adalah inovasi. Untuk kaitannya dengan perekonomian, pemerintah terus berinovasi terkait penyediaan sistem pembayaran berbasis digital dan perlindungan terhadap masyarakat. Jokowi menuturkan jika inovasi dalam sistem pembayaran berbasis digital harus terus dikembangkan.
Penggunaan KKP sendiri juga harus terus diperkuat agar bisa memudahkan belanja barang pemerintahan pusat dan daerah, dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dan mempermudah pertanggungjawaban penggunaan belanja pemerintah.
Di samping itu, Jokowi juga mendesak untuk terus mengembangkan dan memperkuat konektivitas pembayaran di kawasan ASEAN seperti Qris antarnegara, serta mendukung perkenomian dan inklusi keuangan di kawasan ASEAN.
Jokowi berharap Qris antarnegara dan KKP bisa mendorong peningkatan transaksi UMKM, baik melalui pembelanjaan produk-produk dalam negeri dan memperluas akses jaringan ke internasional.
Walaupun inovasi digital masih dalam tahap pengembangan, Jokowi meminta untuk tetap dilakukan dengan hati-hati karena pengembangan inovasi keuangan digital ini harus melihat antisipasi risiko, keamanan konsumen, dan perlindungan konsumen.
Jokowi juga menambahkan jika mitigasi risiko ini harus dihitung dengan hati-hati, bagaimana regulasi dan pengawasan, pemantauan, serta implikasi terhadap nilai tukar juga keberlanjutan adopsi standar internasionalnya.
Jadi bagaimana menurut kalian? Apakah kalian sependapat dengan penjelasan di atas?

BANK INDONESIA SIAP LUNCURKAN VERSI FISIK KARTU KREDIT PEMERINTAH MEI 2023

BANK INDONESIA SIAP LUNCURKAN VERSI FISIK KARTU KREDIT PEMERINTAH MEI 2023

Bank Indonesia (BI) berencana akan menerbitkan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) domestic versi bentuk fisik di bulan Mei 2023 mendatang. Rencananya, KKP domestik ini tidak akan menggunakan Visa maupun MasterCard, tapi menggunakan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN).
Doni P. Joewono selaku Deputi Gubernur Bank Indonesia menjelaskan jika saat ini prosesnya sudah sampai 92% dan akan dilakukan pengenalan awal sebulan sebelum peresmian. Sesuai dengan arahan President, KKP domestik yang menggunakan QRIS sudah dimulai sejak tahun lallu. Tahun ini sedang proses untuk kartu fisik.
Seperti yang sudah diketahui bahwa pada 29 Agustus lalu, Presiden Joko Widodo meluncurkan KKP domestic yang mulai diimplementasikan sejak 1 September 2022. Dilansir dari laman resmi Bank Indonesia, KKP domestik adalah merupakan sebuah skema pembayaran domestik berbasis fasilitas kredit untuk memberika fasilitas transaksi pemerintah pusat dan daerah dalam bentuk Kartu Kredit Pemerintah yang diproses secara domestik.
Tahun 2022 lalu, KKP domestik masih menggunakan sistem QRIS berbasis sumber dana kredit sehingga semua transaksi diproses di dalam negeri. Tahap awal penerbitan KKP domestik ini dilakukan oleh HIMBARA—BNI, BRI, dan Bank Mandiri, yang selanjutnya akan diperluas ke Bank Pembangunan Daerah (BPD) secara bertahap. Lalu pada Mei tahun ini KKP domestik akan diluncurkan dalam bentuk fisik.
Bank Indonesia menjelaskan di dalam siaran persnya jika sejak tahun 2022 KKp domestik dengan mekanisme QRIS bisa digunakan di lebih dari 20 juta merchant QRIS secara terinterkoneksi antar penyelenggara. Di samping itu, KKP domestik mamppu memfasilitasi belanja pengadaan pemerintah melalui platform yang disediakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) secara terpusat, seperti toko daring.
Selanjutnya, saat dikonfirmasi apakah BI akan mewajibkan beberapa bank lainnya untuk menggunakan GPN, Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono menyatakan jika saat ini masih belum ada pembicaraan lebih jauh mengenai hal tersebut. Menurutnya, KKP domestik dengan GPN ini bisa menjadi opsi untuk transaksi dalam negeri.
Beliau juga menerangkan jika untuk saat ini disediakan dulu saja, nanti pada akhirnya mekanisme pasar lah yang bekerja. Jika seandainya KKP domestik dikarenakan di-settle lebih murah namun fitur keamanannya juga harus bagus dan mumpuni. Artinya, faktor yang mempengaruhi tidak hanya dari harga saja, namun sayangnya sejauh ini masih belum ada pembicaraan untuk mewajibkan.
Di sisi BI dan industri KKP domesitk ini untuk memberikan pilihan bahwa jika digunakan dalam negeri, ya di-settle dengan domestik saja.
Jadi bagaimana menurut kalian? Apakah kalian setuju jika KKP domestik ini punya versi bentuk fisiknya?

Modal Usaha Anti Ribet

Silahkan jawab beberapa pertanyaan berikut.

1 / 4

Apakah kamu memiliki Jaminan?

2 / 4

Jenis Jaminan:

3 / 4

Plafond yang ingin diajukan:

4 / 4

Kota lokasi jaminan:

This will close in 0 seconds



This will close in 20 seconds