Presiden Joko Widodo – Ritz Academy

APA ALASAN JOKOWI ENGGAN PAKAI VISA-MASTERCARD?

Artikel·July 22, 2023July 20, 2023

Penggunaan kartu dari perusahaan globa Visa dan MasterCard di Indonesia akan segera ditinggalkan. Khususnya untuk kartu kredit pemerintah yang digunakan untuk melakukan belanja barang dan jasa.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menguraikan alasan tidak bergantung dengan Visa dan MasterCard adalah masalah keamanan nasional.
Dia bercermin dari Rusia yang mendapatkan sanksi akibat berkonflik dengan Ukraina, sehingga Visa dan MasterCard memutuskan untuk menghentikan layanan di negara pimpinan Vladimir Putin tersebut sehingga masyarakat tidak bisa menggunakan kartu kreditnya.
Kejadian ini terjadi tahun lalu. Manajemen MasterCard dan Visa pada saat itu menetapkan untuk menangguhkan layanannya di Rusia. Akibatnya, warga Rusia tidak bisa menggunakan kartu kreditnya di seluruh penjuru dunia.
Bahkan sanksi ini juga berimbas ke turis-turis Rusia yang ada di Indonesia. Mereka tidak bisa membayar biaya penginapan hotel dan beberapa berita menyebutkan jika mereka diusir dari hotel-hotel yang mereka tempati.
Di dalam pernyataan resmi, manajemen MasterCard mengatakan jika saat itu penghentian layanan jaringan di Rusia adalah buntut dari konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Disebutkan jika perseteruan ini belum pernah terjadi sebelumnya pada saat saat ekonomi memburuk akibat pandemi Covid-19.
MasterCard melanjutkan kartu yang dikeluarkan oleh Bank Rusia tidak lagi didukung oleh jaringan perusahaan. Ini merupakan bentuk kepatuhan perusahaan terhadap sanksi AS.
Visa juga menyampaikan yal serupa. Kebijakan akan berlaku di mana perusahaan akan bekerja dengan klien dan mitra di Rusia untuk menyetop semua transaksi dalam beberapa hari yang akan datang.
Visa menjelaskan kartu yang terbit di Rusia tidak akan bisa digunakan di luar negeri dan juga kartu yang dikeluarkan di luar negeri tidak akan bisa digunakan di Rusia.
Keputusan kedua perusahaan ini diterima dengan baik oleh Presiden As Joe Biden. Beliau mengungkapkan hal tersebut saat melakukan perbincangan dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky via telepon, yang juga mendiskusikan perihal tindakan AS, sekutu, dan industri swasta untuk Rusia.
Jadi bagaimana menurut kalian? Apakah kalian setuju dengan penjelasan di atas?

WADIDAW! TERNYATA SEGINI JUMLAH SETORAN BANK RI KE VISA DAN MASTERCARD!

Artikel·May 5, 2023May 4, 2023

Presiden Joko Widodo secara gamblang sudah meminta para pelaku industri pembayaran domestik mulai mandiri dalam menerbitkan kartu kredit, khususnya kartu kredit pemerintah.
Jokowi menuntut hal tersebut dengan alasan agar kemanan sistem pembayaran Indonesia bisa terjaga. Selain keamanan, bergantungnya Indonesia selama ini terhadap prinsipal kartu kredit asing ternyata melahap pundi-pundi dolar di Indonesia.
Berdasarkan sebuah riset yang dilakukan CNBC Indonesia, setidaknya bank-bank harus menyediakan dana sebesar US$ 2 miliar tiap tahunnya untuk provider internasional seperti Visa dan MasterCard. Ini dilakukan agar layanan kartu kredit tersebut bisa dinikmati oleh masyarakat Indonesia.
Jumlah biaya ini pun sudah masuk ke perkiraan Bank Indonesia, terutama karena perbankan domestik harus memberikan setoran biaya untuk bisa mendapatkan layanan seperti verifikasi data, sistem keamanan, dan sistem lainnya untuk penyelesaian transaksi. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono menambahakan bahwa biaya layanan ini memang terbilang cukup mahal dan biaya ini dibebankan kepada konsumen.
Oleh karena itu, BI berencana untuk menerbitkan kartu kredit domestik April mendatang. Layanan tersebut akan menjadi sistem yang menyiasati seluruh transaksi masyarakat Indonesia yang menggunakan kartu kredit, sehingga tidak bergantung sepenuhnya terhadap prinsipal internasional.
Direktur Eksekutif Segara Institut Piter Abdullah Redjallam menyebutkan bahwa beban biaya layanan yang harus disetor perbankan domestik ke prinsipal kartu kredit asing itu bisa mencekik neraca pembayaran.
Menurut data Neraca Pembayaran Indonesia yang dirilis terakhir kali pada Februari 2023, dari sisi transaksi finansial masih membukukan defisit sebesar US$8,91 miliar secara keseluruhan untuk tahun lalu. Dampaknya cukup besar dalam mengurangi kewajiban LN jika semua kartu kredit tidak lagi menggunakan Visa atau MasterCard di seluruh Indonesia.
Di lain pihak, Ekonom Center of Reform in Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet memperkirakan jika dilihat dari dari sisi pengeluaran cadangan devisa, Indonesia juga bisa menghemat jika memanfaatkan kartu kredit domestik sebagai ganti dari Visa dan MasterCard. Sehingga jika ini berkaitan dengan dampak makro, salah satu hal positifnya adalah cadangan devisa tidak perlu lagi dikeluarkan untuk pembayaran jasa penggunaan kartu kredit Visa dan MasterCard.
Jadi bagaimana menurut kalian?

RESMI, JOKOWI MINTA KARTU KREDIT PNS TIDAK PAKAI VISA DAN MASTERCARD

Artikel·April 19, 2023April 14, 2023

Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap belanja pemerintah pusat dan daerah menggunakan kartu kredit yang sudah diluncurkan beberapa bulan lalu. Namun, Jokowi tidak ingin bergantung kepada Visa dan MasterCard.
Beliau menjelaskan jika penggunaan kartu kredit pemerintah daerah, seharusnya semuanya bisa menggunakan karena zaman sudah digital seperti saat ini. Jika menggunakan kartu kredit tersebut, pemerintah bisa mandiri.
Permintaan tersebut juga bukan tanpa alasan. Jokowi menceritakan kejadian yang menimpa Rusia ketika pecah perang dengan Ukraina di bulan Februari 2022. Pemerintah Amerika Serikat (AS) memberikan hukuman kepada Rusia yang diikuti oleh kebijakan perusahaan asal AS.
Oleh karena itu, Indonesia harus bisa mandiri, terutama dari sisi sistem pembayaran. Beliau menegaskan bahwa jika bisa menggunakan platform milik sendiri dan mulai menyebar, dimulai dari KL, provinsi, kabupaten, dan kota akan menjadi lebih tenang.
Seperti yang sudah pernah dijelaskan sebelumnya, Kartu Kredit Pemerintah merupakan alat pembayaran menggunakan kartu yang bisa dipakai untuk pembayaran terhadap belanja yang dibebankan oleh APBN. Kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi dahulu oleh Bank Penerbit Kartu Kredit Pemerintah.
Lalu, satuan kerja (Satker) wajib melakukan pelunasan kewajiban pembayaran di waktu yang sudah disepakati dengan pelunasan sekaligus. Kartu kredit pemerintah akan diterbitkan oleh tiga bank Himbara: BRI, BNI, dan Bank Mandiri. KKP ini diharapakan bisa digunakan di 20 juta merchant baik domestik maupun luar negeri.
Jadi bagaimana menurut kalian? Apakah kalian setuju dengan penjelasan di atas?

KARTU KREDIT PEMERINTAH BISA MULAI JALAN PER JANUARI 2023

Artikel·October 6, 2022

Presiden Joko Widodo telah meresmikan Kartu Kredit Pemerintah di akhir Agustus 2022. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bahwa program tersebut bisa dilakukan mulai per Januari 2023.
Beliau mengatakan bahwa KKP bisa menjadi salah satu dari 6 program strategis pemerintah untuk mendorong Kementerian dan Lembaga, Pemerintah Daerah, dan BUMN untuk belanja produk dalam negeri. Lima program pemerintah lainnya adalah:
1. Digitalisasi belanja pemerintah
2. Penandatanganan pengadaan kontrak laptop dalam negeri untuk digunakan pemerintah
3. Penyusunan strategi internal masing-masing Kementerian dan Lembaga, Pemerintah Daerah, dan BUMN untuk mengurangi impor
4. Pembekuan produk impor yang sudah bisa dibuat di dalam negeri
5. Pembentukan platform pengadaan nasional terintegrasi.
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menjelaskan bahwa program ini memfasilitasi pembelian barang dan jasa pemerintah baik pusat maupun daerah dengan skema pembayaran KKP yang prosesnya dilakukan secara domestik. Program ini juga sekaligus menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) nomor 2 tahun 2022 mengenai penggunaan transaksi non-tunai untuk belanja pemerintah baik di pusat maupun daerah untuk mencintai produk dalam negeri.
KKP Domestik ini merupakan sebuah inisiasi dari Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Bank Indonesia, dan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), di mana penerbitan pada tahap awal dilakukan oleh Bank Himbara (BNI, BRI, Bank Mandiri) yang nantinya akan diperluas ke Bank Pembangunan Daerah secara bertahap.
Di tahap awal implementasi KKP Domestik ini dilakukan melalui interkoneksi QRIS yang sudah didukung oleh 85 penyelenggara dan 20,3 juta merchant sehingga bisa langsung dibayar. Dikutip dari keterangan Bank Indonesia Agustus lalu, KKP Domestik ini akan bisa menjadi sumber dana bagi satuan kerja untuk kebutuhan belanja operasional maupun belanja perjalanan dinas.

MENU

Tag: Presiden Joko Widodo

APA ALASAN JOKOWI ENGGAN PAKAI VISA-MASTERCARD?

WADIDAW! TERNYATA SEGINI JUMLAH SETORAN BANK RI KE VISA DAN MASTERCARD!

RESMI, JOKOWI MINTA KARTU KREDIT PNS TIDAK PAKAI VISA DAN MASTERCARD

KARTU KREDIT PEMERINTAH BISA MULAI JALAN PER JANUARI 2023

INFORMASI

© Copyright 2024 - PT. Ritz Inspirasi Indonesia - All Rights Reserved

INFORMASI

Anti Ribet Form

Hubungi Kami