Pemerintah mulai melakukan pengembangan inovasi ekonomi keuangan digital berupa kartu kredit pemerintah dan pembayaran lintas negara berbasis Quick Response Code Indonesian Standard atau QRIS. Inovasi keuangan digital ini diharapkan bisa semakin optimal dan bisa menjadi sumber pertumbuhan ekonomi yang baru.
Pemerintah meluncurkan kartu kredit khusus yang nantinya digunakan sebagai alat pembayaran belanja, baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun kementerian/lembaga. Presiden juga menjelaskan bahwa inovasi dan kepercayaan adalah kunci agar bisa terus bertumbuh dan berkembang, sehingga inovasi untuk penyediaan sistem pembayaran berbasis digital, keamanan, dan perlindungan masyarakat harus dilakukan pengembangan.
Dirinya menambahkan jika inovasi keuangan seperti kartu kredit pemerintah perlu diperkuat demi mempermudah pengadaan barang pemerintah pusat dan daerah, efisiensi, transparansi, dan pertanggungjawaban penggunaan belanja pemerintah.
Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo juga memaparkan jika terhubungnya pembayara QR lintas negara antara Indonesia dan Malaysia adalah bentuk kerja sama dalam kerangka konektivitas pembayaran regional (regional payment connectivity). Dengan begitu, pembayaran diharapkan bisa menjadi lebih cepat, lebih murah, lebih transparan, dan lebih inklusif. Terlebih bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Untuk lebih lanjut, program ini juga sejalan dengan inisiatif G20 dalam pengembarangan Peta Jalan Penguatan Pembayaran Lintas Batas, sekaligus menjadi pencapaian yang signifikan dari keketuaan Indonesia di ASEAN tahun 2023. Di samping itu, interkoneksi juga menjadi pilar pencapaian dalam penerapan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025.
Perry menyampaikan jika kerja sama ini bisa memberikan pilihan lebih banyak dan beragam bagi pengguna layanan transaksi pembayaran lintas batas dengan lebih efisien, mendorong inklusi ekonomi dan keuangan digital di kawasan, serta mendukung stabilitas makroekonomi dengan mendorong penggunaan mata uang loka secara lebih luas, khususnya untuk transaksi bilateral dalam kerangka transaksi mata uang lokal.
Gubernur BNM Nor Shamsiah Mohd Yunus yang dikutip dari keterangan resmi BI menyatakan, selain menghubungkan negara-negara di ASEAN, itu akan meningkatkan jumlah pengguna dari Malaysia dan Indonesia yang nantinya bisa merasakan manfaat dari pembayaran lintas batas yang lebih aman, mudah, dan efisien. Ini bisa berpotensi mendorong aktivitas ekonomi, termasuk di dalamnya sektor pariwisata di kedua negara.
Sebelum Malaysia, Indonesia sudah membuat pembayara berbasi QR lintas batas dengan Thailand. Perry menargetkan pembayaran lintas batas ini bisa terus dikembangkan ke negara-negara Asia Tenggara lainnya, seperti Singapura dan Filipina.
Jadi bagaimana menurut kalian? Apakah kalian setuju dengan program pemerintah ini?
