Presiden Joko Widodo mengharapkan seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah (pemda) untuk menggunakan kartu kredit pemerintah (KKP) untuk pembelanjaan produk-produk dalam negeri. Menurutnya, penggunaan KKP menjadi salah satu pendukung percepatan sistem keuangan digital yang inklusif.
Dijelaskan bahwa kunci untuk bisa terus bertumbuh dan berkembang adalah inovasi. Untuk kaitannya dengan perekonomian, pemerintah terus berinovasi terkait penyediaan sistem pembayaran berbasis digital dan perlindungan terhadap masyarakat. Jokowi menuturkan jika inovasi dalam sistem pembayaran berbasis digital harus terus dikembangkan.
Penggunaan KKP sendiri juga harus terus diperkuat agar bisa memudahkan belanja barang pemerintahan pusat dan daerah, dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dan mempermudah pertanggungjawaban penggunaan belanja pemerintah.
Di samping itu, Jokowi juga mendesak untuk terus mengembangkan dan memperkuat konektivitas pembayaran di kawasan ASEAN seperti Qris antarnegara, serta mendukung perkenomian dan inklusi keuangan di kawasan ASEAN.
Jokowi berharap Qris antarnegara dan KKP bisa mendorong peningkatan transaksi UMKM, baik melalui pembelanjaan produk-produk dalam negeri dan memperluas akses jaringan ke internasional.
Walaupun inovasi digital masih dalam tahap pengembangan, Jokowi meminta untuk tetap dilakukan dengan hati-hati karena pengembangan inovasi keuangan digital ini harus melihat antisipasi risiko, keamanan konsumen, dan perlindungan konsumen.
Jokowi juga menambahkan jika mitigasi risiko ini harus dihitung dengan hati-hati, bagaimana regulasi dan pengawasan, pemantauan, serta implikasi terhadap nilai tukar juga keberlanjutan adopsi standar internasionalnya.
Jadi bagaimana menurut kalian? Apakah kalian sependapat dengan penjelasan di atas?
