KARTU KREDIT DI AMERIKA VS QRIS DAN GPN DI INDONESIA: MANA YANG LEBIH UNGGUL?

KARTU KREDIT DI AMERIKA VS QRIS DAN GPN DI INDONESIA: MANA YANG LEBIH UNGGUL?

Hubungan dagang antara Indonesia dengan Amerika Serikat tengah menjadi perbincangan panas. Hal ini terjadi setelah munculnya kiritkan dari Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR) terhadap kebjakan di Indonesia, termasuk system layanan keuangan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.

USTR menyebut bahwa penerapan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) telah menimbulkan kekhawatiran d kalangan perusahaan penyedia layanan pembayaran asal Amerika. Di samping itu, USTR juga mengatakan jika pemrosesan kartu kredit lewat Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) berpotensi akan semakin menghambat hubungan dagang Indonesia–AS.

Dalam laporannya USTR menjelaskan pada Me 2023, Bank Indonesia memberikan amanat agar kartu kredit pemerintah diproses melalui GPN serta mewajibkan penggunaan dan penerbitan kartu kredit pemerintah daerah. Perusahaan pembayaran AS khawatir jika kebijakan baru tersebut bisa membatasi akses penggunaan opsi pembayaran elektronik AS.

Lalu, apa yang membedakan antara metode pembayaran yang populer di AS dan Indonesia?

Amerika Serikat: Cek hingga Kartu Kredit

Dikutip dari Rhode Island Current, cek adalah bagian penting dari ekonomi Amerika Serikat selama beberapa dekade. The Federal Reserve System (The Fed) selaku bank sentral sudah memproses 17 miliar cek dalam setahun pada 2000. Di tahun yang sama, rata-rata orang Amerika menulis sekitar 60 cek yang dikliring oleh the Fed setiap tahunnya.

Akan tetapi, penggunaan cek kini sudah lebih jarang jika dibandingkan dengan metode pembayaran lainnya, yang mencakup 4% transaksi di AS pada 2022. Berdasarkan hasil Survei dan Buku Harian Pilihan Pembayaran Konsumeen pada 2022 oleh Federal Reserve Bank of Atlanta menyebutkan jika uang tunia mencakup lebih dari 17% transaksi kartu kredit atau kartu debit digunakan lebih dari 31%.

Walaupun pneggunaannya sudah menurun, cek masih memilki banyak peminat di AS, terutama kaum muda. Dikutip Marketplace, seorang profesor pemasaran di Washington University di St. Louis, Cynthia Cryder, mengatakan jika orang-orang yang sudah menulis cek hampir sepanjang hidupnya kemungkinan akan merasa asing dengan opsi pembayaran lain.

Adapun penggunaan cek mayoritas dilakukan di oleh kalangan orang tua, sedangkan anak muda lebih memilih yang berbasis teknologi, seperti ApplePay dan PayPal. Namun Bill Maurer selaku profesor antropologi University of California menjelaskan ada generasi milenial dan gen Z yang masih menggunakan uang tunai dan cek karena bisa membuat pengeluaran lebih hemat.

Tidak hanya di kalangan perserorangan saja, 81 perusahaan di AS masih menggunakan cek kertas untuk keperluan membayar tagihan.

Selan cek, pembayaran menggunakan kartu juga masih sangat populer di AS, termasuk kartu kredit sepert Visa dan Mastercard. Menurut data YouGov per Februari 2024, penggunaan kartu debit dengan menggunakan cip memiliki presentase sebesar 42% dan 35% kartu debit digesek, sedangkan kartu kredt dengan menggunakan cp sebesar 35% dan 26% digesek.

Akan tetapi, 67% responden atau mayoritasnya lebih menyukai transaksi fisik menggunakan uang tunai. Kemudian37% warga AS memilih menggunakan PayPal, kemudian adan Zelle sebesar 17%, Venmo 15%, ApplePay 14%, dan Google Wallet sebesar 10%.

Indonesia: QRIS hingga Pinjol

Sementara itu di Indonesia, Visa Consumer Payment Attitude Study 2023 mengklaim penggunaan uang tunai turun ke level 80%, dari sebelumnya 84% di tahun 2022. Pembayaran lewat dompet digital (e-wallet) terus melonjak dengan penggunaan sebesar 92%.

Perilaku non-tunai (cashless) di Indonesia disumbang oleh gen Z sebesar 76% dan gen Y sebesar 69%, yang berarti hampir 3 dari 5 orang di antaranya lebih memilih menggunakan transaksi tanpa uang tunai.

Peningkatan transaksi keuangan berbasis cashless juga terlihat dari penggunaan QRIS. Tiga bulan pertama sejak diimplementasikan secara nasional pada Rabu, 1 Januari 2020, Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) mencatat di dalam laporannya, total volume transaksii QRIS sudah mencapai angka 124,11 juta dengan nominal transaksi mencapai Rp 8,21 triliun.

Hingga saat ini, transaksi QRIS secara nasional hingga triwulan I 2025 sudah menyentuh angka 56,28 juta pengguna dan 38,1 juta gerai/usaha, yang di mana 93% di antaranya merupakan UMKM. Sedangkan total transaksinya mencapai 2,62 milir transaksi dengan nominal Rp 262 triliun.

Berbeda dengan QRIS yang meroket, laporan transaksi pembayaran menggunakan kartu debit mengalami penurunan secara tahunan menjadi 1.759,92 juta  transaksi. Sementara itu, transaksi kartu kredit masih tumbuh di angka 20,92% secara tahunan mencapai 114,31 juta transaksi.

Dikutip dari Antara, dari sisi ritel volume transaks BI-FAST mengalami kenaikan sebesar 67,79% secara tahunan—mencapai 785,95 juta transaksi. Untuk transaksi perbankan digital sendiri tercatat 5.363 juta transaksi, naik 34,49% secara tahunan.  Sedangkan untuk transaksi uang elektronik (e-money) meningkat 39,42% secara tahunan di angka 3,958,53 juta transaksi.

Selain layanan pembayaran lewat lembaga perbankan konvensional, jasa keuangan berbasis teknologi juga mulai tumbuh subur di Indonesia. OJK mengatakan  penyaluran pinjaman fintech peer-to-peer (P2P) lending alias pinjol meningkat pesat 29,94% secara tahunan dengan nominal Rp 78,5 triliun pada Januari 2025.

Lalu kredit melalui layanan beli sekarang bayar nanti alias paylater meningkat 41,9% secara tahunan menjadi Rp 7,12 triliun pada Januari 2025.

BUKAN VISA DAN MASTERCARD, APAKAH KARTU KREDIT BISA DIPAKAI DI LUAR NEGERI?

BUKAN VISA DAN MASTERCARD, APAKAH KARTU KREDIT BISA DIPAKAI DI LUAR NEGERI?

Pada peluncuran kartu kredit domestik April 2023 lalu oleh Bank Indonesia, ada beberapa pihak yang masih meragukan keunggulannya jika disetarakan dengan Visa dan MasterCard. Hal tersebut tercermin di layanan yang tersaji dalam Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) untuk kartu debit, di mana penggunaannya hanya terbatas di dalam negeri saja. Untuk di luar negeri sendiri, kartu yang memiliki logo GPN tidak bisa digunakan.
Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono memapatkan ide awal kartu kredit domestik ini hanya sebatas memberikan pelayanan khusus untuk masyarakat dalam negeri, dikarenakan transaksi kartu kredit orang Indonesia kebanyakan ada di dalam negeri.
Sesuai dengan namanya, kartu kredit domestik juga mengutip kata-kata nasional atau domestik, sehingga penyediaannya hanya terbatas di dalam negeri saja. ini menjadi salah satu bentuk usaha BI untuk membuka ruang layanan kartu kredit agar tidak didominasi oleh pihak tertentu saja, namun bisa menjadi opsi yang bisa dipilih masyarakat. Diharapkan bahwa GPN menjadi layanan yang lebih murah, lebih hemat dan aman.
Untuk layanan lainnya seperti bisa digunakan di sistem digital hingga tidak perlu tatap muka masih ada seperti layanan penyedia jasa internasional pada umumnya. Ini dikarenakan sistem yang diberikan BI sudah mengalami perkembangan mengikuti kemajuan teknologi dan informasi.
Meskipun begitu, ada beberapa kritikan yang menyebutkan GPN masih belum bisa dilakukan untuk transaksi di e-commerce. Erwin sendiri masih belum bisa memastikan dikarenakan harus ada pengecekan terlebih dahulu.
Kritikan tersebut disampaikan sebelumnya oleh Direktur Eksekutif Asosiasi Kartu Kredit Indonesia (AKKI) Steve Marta. Menurutnya, pengembangan GPN dalam memberikan pelayanan terhadap kartu debit masih terbilang mandek karena hanya bisa dilakukan untuk transaksi fisik saja. beliau juga menambahkan jika GPN masih memiliki beberapa kekurangan jika disejajarkan dengan Visa dan MasterCard. Salah satunya adalah penggunaannya yang masih belum berada di tahap digital, seperti untuk melakukan transaksi e-commerce.
Beliau berpendapat bahwa sebenarnya untuk kartu kredi yang ada saat ini, termasuk yang disediakan oleh Visa dan MasterCard tidak hanya transaksi langsung saja, tap sudah masuk ke tahap pembayaran di e-commerce yang berlaku secara internasional dan tidak perlu lagi kontak fisik.
Oleh karena itu, beliau menganggap bahwa ketika Presiden Jokowi menginginkan agar layanan kartu kredit pemerintah tidak terlalu bertumpu dengan Visa dan MasterCard seharusnya sistem dan prasarananya sudah disiapkan sejak lama dan tidak terburu-buru digunakan sebelum bisa bersaing. Beliau berharap agar hal ini tidak terjadi, karena menurutnya sedikit banyak seharusnya bisa seimbang dengan para pemain asing. Beliau merasa Indonesia bisa bersaing dengan negara-negara lain.
Jadi bagaimana menurut kalian? Apakah kalian setuju dengan penjelasan di atas?

APAKAH GPN SIAP UNTUK MENGGANTIKAN VISA DAN MASTERCARD?

APAKAH GPN SIAP UNTUK MENGGANTIKAN VISA DAN MASTERCARD?

Tahun 2023 ini menjadi tahun baik bagi kartu kredit, dikarenakan transaksi kartu kredit tahun sudah mulai kembali ke kondisi sebelum pandemi. Namun untuk transaksi kartu kredit sendiri, Indonesia masih diproses oleh dua raksasa penyedia layanan transaksi kartu kredit, yaitu Visa dan MasterCard.
Padahal sejak 5 tahun lalu, pemerintah sudah menetapkan bahwa semua transaksi kartu debit yang terjadi di Indonesia harus diproses di dalam negeri melalui GPN ataupun melalui Visa dan MasterCard yang melakukan kerjasama dengan beberapa switching lokal.
Dilihat dari perbandingan transaksi antara Visa-MasterCard dan GPN, GPN masih sedikit lebih unggul, ini karen semua proses transaksi diharuskan melalui GPN. Ini bisa menjadi jawaban apakah kartu kredit juga diharuskan demikian atau bisa menjadi opsi tambahan di luar Visa dan MasterCard.
Dan dengan adanya berita mengenai pemerintah yang menolak menggunakan Visa dan MasterCard, beberapa negara lain mulai memunculkan pertanyaan: bagaimana cara turis-turis yang berkungkung ke Indonesia akan bertransaksi dan juga bagaimana masyarakat Indonesia yang sedang plesir ke luar negeri bisa melakukan transaksi?
Jadi dalam hal ini, pemerintah harus berhati-hati dan berpikir secara matang karena ini dunia sudah memasuki era globalisasi. Jangan sampai turis-turis yang ingin berkunjung ke Indonesia akhirnya mengurungkan niat mereka karena khawatir mereka tidak bertransaksi menggunakan kartu kredit.
Untuk menuntaskan permasalahan ini, ada dua cara yang bisa dilakukan agar turis tetap bisa mengunjungi Indonesia ataupun sebaliknya. Pertama, pastikan sudah memiliki prinsipal lokal yang sudah mumpuni. Sudah banyak negara yang memiliki prinsipal lokal sendiri, seperti JCB milik Jepang ataupun UnionPay milik China. Kedua, melakukan kerjasama bilateral dengan beberapa negara. Dengan adanya kerjasama bilateral ini, GPN memiliki kemungkinan yang cukup besar untuk bisa digunakan di beberapa negara tertentu. Tinggal tentukan saja negara mana yang lebih menguntungkan jika dilihat dari sistem dan ekonomikalnya.
Jika disimpulkan, rencana pemerintah tidak menggunakan Visa dan MasterCard di kartu kredit domestik merupakan sebuah langkah awal yang cukup baik. Namun untuk bisa bersaing dengan raksasa sekelas Visa atau MasterCard, masih banyak hal yang perlu diperbaiki dan diperlukan persiapan yang benar-benar matang untuk bisa menjadi pesaing Visa dan MasterCard.
Jadi bagaimana menurut kalian? Apakah kalian setuju dengan pernyataan di atas?

BANK INDONESIA SIAP LUNCURKAN VERSI FISIK KARTU KREDIT PEMERINTAH MEI 2023

BANK INDONESIA SIAP LUNCURKAN VERSI FISIK KARTU KREDIT PEMERINTAH MEI 2023

Bank Indonesia (BI) berencana akan menerbitkan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) domestic versi bentuk fisik di bulan Mei 2023 mendatang. Rencananya, KKP domestik ini tidak akan menggunakan Visa maupun MasterCard, tapi menggunakan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN).
Doni P. Joewono selaku Deputi Gubernur Bank Indonesia menjelaskan jika saat ini prosesnya sudah sampai 92% dan akan dilakukan pengenalan awal sebulan sebelum peresmian. Sesuai dengan arahan President, KKP domestik yang menggunakan QRIS sudah dimulai sejak tahun lallu. Tahun ini sedang proses untuk kartu fisik.
Seperti yang sudah diketahui bahwa pada 29 Agustus lalu, Presiden Joko Widodo meluncurkan KKP domestic yang mulai diimplementasikan sejak 1 September 2022. Dilansir dari laman resmi Bank Indonesia, KKP domestik adalah merupakan sebuah skema pembayaran domestik berbasis fasilitas kredit untuk memberika fasilitas transaksi pemerintah pusat dan daerah dalam bentuk Kartu Kredit Pemerintah yang diproses secara domestik.
Tahun 2022 lalu, KKP domestik masih menggunakan sistem QRIS berbasis sumber dana kredit sehingga semua transaksi diproses di dalam negeri. Tahap awal penerbitan KKP domestik ini dilakukan oleh HIMBARA—BNI, BRI, dan Bank Mandiri, yang selanjutnya akan diperluas ke Bank Pembangunan Daerah (BPD) secara bertahap. Lalu pada Mei tahun ini KKP domestik akan diluncurkan dalam bentuk fisik.
Bank Indonesia menjelaskan di dalam siaran persnya jika sejak tahun 2022 KKp domestik dengan mekanisme QRIS bisa digunakan di lebih dari 20 juta merchant QRIS secara terinterkoneksi antar penyelenggara. Di samping itu, KKP domestik mamppu memfasilitasi belanja pengadaan pemerintah melalui platform yang disediakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) secara terpusat, seperti toko daring.
Selanjutnya, saat dikonfirmasi apakah BI akan mewajibkan beberapa bank lainnya untuk menggunakan GPN, Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono menyatakan jika saat ini masih belum ada pembicaraan lebih jauh mengenai hal tersebut. Menurutnya, KKP domestik dengan GPN ini bisa menjadi opsi untuk transaksi dalam negeri.
Beliau juga menerangkan jika untuk saat ini disediakan dulu saja, nanti pada akhirnya mekanisme pasar lah yang bekerja. Jika seandainya KKP domestik dikarenakan di-settle lebih murah namun fitur keamanannya juga harus bagus dan mumpuni. Artinya, faktor yang mempengaruhi tidak hanya dari harga saja, namun sayangnya sejauh ini masih belum ada pembicaraan untuk mewajibkan.
Di sisi BI dan industri KKP domesitk ini untuk memberikan pilihan bahwa jika digunakan dalam negeri, ya di-settle dengan domestik saja.
Jadi bagaimana menurut kalian? Apakah kalian setuju jika KKP domestik ini punya versi bentuk fisiknya?

Modal Usaha Anti Ribet

Silahkan jawab beberapa pertanyaan berikut.

1 / 4

Apakah kamu memiliki Jaminan?

2 / 4

Jenis Jaminan:

3 / 4

Plafond yang ingin diajukan:

4 / 4

Kota lokasi jaminan:

This will close in 0 seconds



This will close in 20 seconds