Debt Collector Tak Bisa Sembarangan Ambil Barang!

Debt Collector Tak Bisa Sembarangan Ambil Barang!

Sering kita dengar kasus debt collector yang memaksa menarik barang milik debitur. Pertanyaannya, apakah hal seperti ini diperbolehkan? Perlu diketahui, sebenarnya debt collector itu nggak berhak mengambil barang seenaknya. Bila hendak menyita barang debitur, seorang debt collector wajib didampingi penegak hukum. Itu pun debt collector wajib membawa surat tugas.

Debt collector harus punya sertifikasi profesi. Peraturan ini sudah tertera dalam PJOK alias Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 35 tahun 2018. Dalam peraturan ini berbunyi: Pegawai dan tenaga alih daya perusahaan pembiayaan yang menangani fungsi penagihan dan eksekusi agunan wajib punya sertifikasi profesi bidang penagihan dari lembaga sertifikasi profesi di bidang pembiayaan yang terdaftar di OJK.

Nah, sertifikasi profesi untuk debt collector ini nggak sembarangan dapetnya. Alias, hanya valid bila dikeluarkan oleh Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI). So, kalau misalkan anda meminta tunjuk sertifikasi dari debt collector nakal, namun lembaga sertifikasinya bukan dari APPI, maka dipastikan itu palsu. Selain itu, debt collector yang nggak bisa menunjukkan sertifikasi dari APPI saat bertugas bisa saja diberikan sanksi.

Sumber : https://jatim.inews.id

Kondisi ini sangat berbeda dengan dulu dimana banyak kasus barang tiba-tiba dirampas oleh debt collector, entah itu motor, mobil dan sebagainya. Nah, gimana kalau misalkan di zaman sekarang, dengan regulasi baru, namun masih ditemukan debt collector yang nakal? Tenang, Anda bisa melapor lewat aplikasi BPKN 153. Anda juga bisa mendatangi kepolisian kalau misalkan, amit-amit kena urusan seperti ini dengan debt collector.

Perlu dicatat, debt collector hanya bisa eksekusi bila debitur berada dalam 3 kondisi. Diantaranya: sudah diberikan surat peringatan, terbukti wanprestasi, serta perusahaan pembiayaan punya sertifikat hak tanggungan dan jaminan fidusia. Fidusia sendiri merupakan istilah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan, serta benda yang dialihkan tersebut masih dalam penguasaan pemilik benda.

Jika misalkan debitur yang wanprestasi keberatan kendaraanya diambil, maka pihak leasing juga tidak boleh memaksa mengambil kendaraan. Nah, kalau sudah ada keputusan pengadilan dan kekuatannya hukum sudah tetap, maka Leasing baru boleh ambil kendaraan.