Soal “Kartu Kredit 30M Pertamina” Ini 4 Pengakuan Dahlan Iskan

Soal “Kartu Kredit 30M Pertamina” Ini 4 Pengakuan Dahlan Iskan

Berita mengenai fasilitas kartu kredit untuk 30 M untuk komisaris pertamina membuat heboh banyak pihak. Mantan menteri BUMN, Dahlan Iskan pun ikut ‘turun gunung’ memberi tanggapan terkait kebijakan baru yang diterapkan oleh Ahok.

Pasalnya, fasilitas kartu kredit sebesar 30 M itu pun dihapus setelah diusulkan dalam rapat umum pemegang saham (RUPS). Tentunya, kebijakan ini ‘Tekan palu’ setelah dinilai rawan penyalahgunaan. Berikut ini adalah tanggapan Dahlan Iskan tentang kebijakan ini:

Sumber : Dahlan Iskan – https://www.detik.com
  1. Mendukung penuh langkah Ahok
    Dahlan Iskan mendukung penuh kebijakan terbaru penghapusan fasilitas kartu kredit tersebut. Menurut Dahlan Iskan, gaji para pejabat di lingkaran BUMN sudah besar sehingga tidak memerlukan fasilitas tersebut.
  2. Kartu kredit perusahaan dibatasi penggunaanya
    Kendati sebelumnya terdapat fasilitas kartu kredit bagi komisaris BUMN, namun menurut Dahlan Iskan, fasilitas tersebut maksimal digunakan untuk biaya makan saja. Itupun, menurut Dahlan, hanya boleh membiayai makan bagi tamu penting perusahaan saja. “Misalkan ada tamu ahli lalu diajak makan malam, kita yang mentraktir, itu boleh saja”. Bila limit kartu kredit tersebut dipakai untuk keperluan lain, maka sudah pasti pejabat BUMN harus menggantinya. Bisa pula dengan sistem potong gaji.
  3. Larangan bolos untuk main golf di hari kerja
    Selain penghapusan fasilitas kartu kredit, Dahlan Iskan menyoroti kebiasaan para pegawai BUMN yang sering bolos untuk bermain golf. Menurut Dahlan, saat menjabat sebagai menteri BUMN, sering kedapatan para pegawai yang bermain golf di jam kerja hingga akhirnya mendapatkan sanksi. Kebiasaan ini nyatanya masih diam-diam dilakukan oleh para pejabat lingkar BUMN. Perlu adanya tindak tegas akan pelanggaran ini.
  4. Dahlan Iskan tak mengambil fasilitas kartu kredit
    Menurut pengakuan Dahlan, selama dua tahun menjabat sebagai Direktur Utama PLN, beliau tak mengambil fasilitas kartu kredit sama sekali. Ungkap beliau, pada masanya memang ada hak untuk memegang kartu kredit corporate namun nyatanya tidak sema direksi tertarik, termasuk beliau. Memang mulanya kartu kredit corporate diberikan pada direksi agar transparansi pengeluaran lebih terlihat. Namun, nyatanya hal ini masih menimbulkan celah dan rawan penyalahgunaan.
5 Fakta Dibalik Hebohnya Kartu Kredit Ahok Limit 30M

5 Fakta Dibalik Hebohnya Kartu Kredit Ahok Limit 30M

Sobat street smart, baru-baru ini publik dibuat heboh dengan berita pengakuan komisaris utama PT. Pertamina (Persero), Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Pasalnya, Ahok mengaku mendapatkan limit kartu kredit sebesar 30M. Namun, hal ini langsung dibantah oleh Kementrian BUMN, selaku pemegang saham.

Nah, setelah bantahan ini, Ahok pun menyarankan dilakukannya audit penggunaan kartu kredit para pejabat pertamina. Berikut ini beberapa fakta mengenai hebohnya fasilitas limit kartu kredit 30 M di jajaran BUMN:

Sumber : news.detik.com
  1. Fasilitas ini pun dihapus setelah diusulkan Ahok
    Per 15 Juni 2021, fasilitas kartu kredit bagi direksi, vice president, manajer hingga komisaris pun dihapus. Aturan ini dibahas dalam rapat umum pemegang saham (RUPS) bersama dengan kementrian BUMN. Aturan ini diterapkan ke semua pejabat perusahaan induk maupun anak usaha pertamina.
  2. Dibantah oleh staff khusus Erick Thohir
    Mengenai berita kartu kredit Ahok limit 30 M, staf khusus Erick thohir, Arya Sinulingga membantah hal tersebut. Bedasarkan hasil pengecekan, batas nilai kartu kredit pejabat BUMN berada di kisaran 50-100 juta saja.
  3. Limit kartu kredit tersebut bukan untuk pribadi
    Menurut Arya, fasilitas kartu kredit yang diberikan bukan untuk kepentingan pribadi, namun untuk perusahaan. Menurutnya, justru dengan penggunaan kartu kredit maka internal perusahaan bisa lebih terbuka terhadap pengeluaran dan kebutuhan finansial. Menurutnya, kartu kredit lebih transparan terhadap pengeluaran sehingga keuangan perusahaan bisa dikontrol.
  4. Saran Ahok terhadap audit pemakaian kartu kredit
    Sementara itu, Ahok pun mempersilahkan kementrian BUMN untuk audit pemakaian kartu kredit dengan benar. Ahok menyarankan untuk membuka pemakaian kartu kredit direski dari tahun 2019 hingga 2021.
  5. 30 M merupakan batas maksimal limit kartu kredit
    Menurut Ahok, 30 M merupakan batas maksimal nominal transaksi kartu kredit dari pertamina. Jumlah ini adalah batas maksimal yang sudah disepakati oleh manajemen, dewan direksi, dan komisaris pertamina. Namun, fasilitas kartu kredit tersebut pun saat ini sudah dihapus lewat aturan baru Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Bagaimana tanggapan sobat street smart? Setujukah bila fasilitas kartu kredit bagi jajaran komisaris BUMN dihapus?