Presiden Joko Widodo mengharapkan seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah (pemda) untuk menggunakan kartu kredit pemerintah (KKP) untuk pembelanjaan produk-produk dalam negeri. Menurutnya, penggunaan KKP menjadi salah satu pendukung percepatan sistem keuangan digital yang inklusif.
Dijelaskan bahwa kunci untuk bisa terus bertumbuh dan berkembang adalah inovasi. Untuk kaitannya dengan perekonomian, pemerintah terus berinovasi terkait penyediaan sistem pembayaran berbasis digital dan perlindungan terhadap masyarakat. Jokowi menuturkan jika inovasi dalam sistem pembayaran berbasis digital harus terus dikembangkan.
Penggunaan KKP sendiri juga harus terus diperkuat agar bisa memudahkan belanja barang pemerintahan pusat dan daerah, dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dan mempermudah pertanggungjawaban penggunaan belanja pemerintah.
Di samping itu, Jokowi juga mendesak untuk terus mengembangkan dan memperkuat konektivitas pembayaran di kawasan ASEAN seperti Qris antarnegara, serta mendukung perkenomian dan inklusi keuangan di kawasan ASEAN.
Jokowi berharap Qris antarnegara dan KKP bisa mendorong peningkatan transaksi UMKM, baik melalui pembelanjaan produk-produk dalam negeri dan memperluas akses jaringan ke internasional.
Walaupun inovasi digital masih dalam tahap pengembangan, Jokowi meminta untuk tetap dilakukan dengan hati-hati karena pengembangan inovasi keuangan digital ini harus melihat antisipasi risiko, keamanan konsumen, dan perlindungan konsumen.
Jokowi juga menambahkan jika mitigasi risiko ini harus dihitung dengan hati-hati, bagaimana regulasi dan pengawasan, pemantauan, serta implikasi terhadap nilai tukar juga keberlanjutan adopsi standar internasionalnya.
Jadi bagaimana menurut kalian? Apakah kalian sependapat dengan penjelasan di atas?
Day: July 22, 2023
BERKACA DARI KASUS KELUARGA ARI WIBOWO: AMANKAH MENGGUNAKAN KARTU KREDIT UNTUK URUSAN ‘DAPUR’ KELUARGA?
Beberapa waktu lalu, dunia hiburan dihebohkan dengan berita perceraian Ari Wibowo dengan Inge Anugrah yang yang viral di publik.
Petru Bala Pattyona selaku pengacara Inge menjelaskan jika sang aktor tidak pernah memberikan uang tunai, melainkan hanya menggunakan kartu kredit ke istrinya untuk memenuhi kebutuhan belanja di dapur. Kartu kredit yang dipakai pun hanya memiliki limit tertentu. Selama menjalani hidup bersama, Inge tidak pernah pegang uang tunai.
Sebenarnya, menggunakan kartu kredit untuk belanja kebutuhan sehari-hari itu tidak salah. Apalagi yang berkaitan dengan urusan dapur. Apalagi kartu kredit juga sering memberikan manfaat kepada penggunanya, seperti adanya promo menarik hingga poin reward yang bisa dimanfaatkan untuk mengurangi tagihan.
Namun di balik semua kemudahan tersebut, ada beberapa kekurangan yang patut diwaspadai. Jika memang ingin memanfaatkan kartu kredit untuk urusan belanja, ketahuilah beberapa hal berikut.
Kartu Kredit bisa digunakan untuk hal yang benar maupun salah
Ketika menggunakan kartu kredit untuk belanja kebutuhan bulanan, membayar premi asuransi, ataupun transaksi yang masih sesuai budget, maka kartu kredit ini sudah dimanfaatkan dengan benar.
Bisakah menggunakan tarik tunai kartu kredit untuk melunasi tunggakan utang yang lain? Tentu bisa, walaupun ini termasuk cara yang salah. Intinya, kartu kredit ini bisa dimanfaatkan untuk segala hal baik yang benar maupun yang benar.
Dengan menggunakan kartu kredit untuk satu pembayaran, pengguna sejatinya sudah menambah satu utang konsumtif. Dengan bertambahnya utang, itu justru akan membebani arus kas bulanan hingga mengurangi kekayaan. Jika memang harus menggunakan kartu kredit untuk mendapat promo, segera lakukan pembayaran secepatnya setelah digunakan.
Orang bisa memiliki kartu kredit dengan limit yang lebih tinggi dari penghasilan
Dikutip dari situs Otoritas Jasa Keuangan (OJK), jumlah penghasilan per bulan minimum untuk bisa memiliki kartu kredit adalan Rp 3 juta. Untuk orang bergaji Rp 3 juta sampai Rp 10 juta, memiliki dua kartu kredit diperbolehkan.
Lalu bagaimana jika orang yang bersangkutan memiliki gaji di atas Rp 10 juta? Dijelaskan bahwa tidak ada aturah khusus untuk pemegang kartu kredit yang memiliki penghasilan lebih dari Rp 10 juta per bulan. Aturan ini dikembalikan ke penerbit kartu kredit agar bisa menyesuaikan dengan risk appetite masing-masing.
Godaan konsumtif untuk pemegang kartu kredit memang cukup tinggi. Dengan kemudahan dalam penggunaan dan limit yang besar, kemungkinan besar penggunaan kartu kredit akan menjadi overlimit, yang berakibat utang jadi bertambah dan nilai kekayaan terus menurun. Saat seseorang sedang terjerat utang kartu kredit, maka aset yang dimiliki pun bisa ilang akibat kewajiban pelunasan utang ini.
Suka belanja pakai kartu kredit? keuangan harus aman
Pemilik kartu kredit harus memiliki mindset yang baik jika kartu kredit bukanlah uang tambahan. Pemilik kartu kredit juga harus memiliki kesehatan keuangan yang baik, yang ditandai dengan memiliki dana darurat yang ideal serta memiliki tabungan yang cukup.
Sangat penting untuk bisa mengantisipasi apa yang akan terjadi jika suatu saat kehilangan penghasilan namun tentap berkewajiban membayar cicilan tersebut. Tanpa keuangan yang sehat, pengguna bisa saja menunda pembayaran atau mengajukan pinjaman untuk melunasi utang alias gali lubang tutup lubang.
Jadi bagaimana menurut kalian? Apakah kalian setuju dengan penjelasan di atas?
APA ALASAN JOKOWI ENGGAN PAKAI VISA-MASTERCARD?
Penggunaan kartu dari perusahaan globa Visa dan MasterCard di Indonesia akan segera ditinggalkan. Khususnya untuk kartu kredit pemerintah yang digunakan untuk melakukan belanja barang dan jasa.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menguraikan alasan tidak bergantung dengan Visa dan MasterCard adalah masalah keamanan nasional.
Dia bercermin dari Rusia yang mendapatkan sanksi akibat berkonflik dengan Ukraina, sehingga Visa dan MasterCard memutuskan untuk menghentikan layanan di negara pimpinan Vladimir Putin tersebut sehingga masyarakat tidak bisa menggunakan kartu kreditnya.
Kejadian ini terjadi tahun lalu. Manajemen MasterCard dan Visa pada saat itu menetapkan untuk menangguhkan layanannya di Rusia. Akibatnya, warga Rusia tidak bisa menggunakan kartu kreditnya di seluruh penjuru dunia.
Bahkan sanksi ini juga berimbas ke turis-turis Rusia yang ada di Indonesia. Mereka tidak bisa membayar biaya penginapan hotel dan beberapa berita menyebutkan jika mereka diusir dari hotel-hotel yang mereka tempati.
Di dalam pernyataan resmi, manajemen MasterCard mengatakan jika saat itu penghentian layanan jaringan di Rusia adalah buntut dari konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Disebutkan jika perseteruan ini belum pernah terjadi sebelumnya pada saat saat ekonomi memburuk akibat pandemi Covid-19.
MasterCard melanjutkan kartu yang dikeluarkan oleh Bank Rusia tidak lagi didukung oleh jaringan perusahaan. Ini merupakan bentuk kepatuhan perusahaan terhadap sanksi AS.
Visa juga menyampaikan yal serupa. Kebijakan akan berlaku di mana perusahaan akan bekerja dengan klien dan mitra di Rusia untuk menyetop semua transaksi dalam beberapa hari yang akan datang.
Visa menjelaskan kartu yang terbit di Rusia tidak akan bisa digunakan di luar negeri dan juga kartu yang dikeluarkan di luar negeri tidak akan bisa digunakan di Rusia.
Keputusan kedua perusahaan ini diterima dengan baik oleh Presiden As Joe Biden. Beliau mengungkapkan hal tersebut saat melakukan perbincangan dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky via telepon, yang juga mendiskusikan perihal tindakan AS, sekutu, dan industri swasta untuk Rusia.
Jadi bagaimana menurut kalian? Apakah kalian setuju dengan penjelasan di atas?






