Presiden Joko Widodo secara gamblang sudah meminta para pelaku industri pembayaran domestik mulai mandiri dalam menerbitkan kartu kredit, khususnya kartu kredit pemerintah.
Jokowi menuntut hal tersebut dengan alasan agar kemanan sistem pembayaran Indonesia bisa terjaga. Selain keamanan, bergantungnya Indonesia selama ini terhadap prinsipal kartu kredit asing ternyata melahap pundi-pundi dolar di Indonesia.
Berdasarkan sebuah riset yang dilakukan CNBC Indonesia, setidaknya bank-bank harus menyediakan dana sebesar US$ 2 miliar tiap tahunnya untuk provider internasional seperti Visa dan MasterCard. Ini dilakukan agar layanan kartu kredit tersebut bisa dinikmati oleh masyarakat Indonesia.
Jumlah biaya ini pun sudah masuk ke perkiraan Bank Indonesia, terutama karena perbankan domestik harus memberikan setoran biaya untuk bisa mendapatkan layanan seperti verifikasi data, sistem keamanan, dan sistem lainnya untuk penyelesaian transaksi. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono menambahakan bahwa biaya layanan ini memang terbilang cukup mahal dan biaya ini dibebankan kepada konsumen.
Oleh karena itu, BI berencana untuk menerbitkan kartu kredit domestik April mendatang. Layanan tersebut akan menjadi sistem yang menyiasati seluruh transaksi masyarakat Indonesia yang menggunakan kartu kredit, sehingga tidak bergantung sepenuhnya terhadap prinsipal internasional.
Direktur Eksekutif Segara Institut Piter Abdullah Redjallam menyebutkan bahwa beban biaya layanan yang harus disetor perbankan domestik ke prinsipal kartu kredit asing itu bisa mencekik neraca pembayaran.
Menurut data Neraca Pembayaran Indonesia yang dirilis terakhir kali pada Februari 2023, dari sisi transaksi finansial masih membukukan defisit sebesar US$8,91 miliar secara keseluruhan untuk tahun lalu. Dampaknya cukup besar dalam mengurangi kewajiban LN jika semua kartu kredit tidak lagi menggunakan Visa atau MasterCard di seluruh Indonesia.
Di lain pihak, Ekonom Center of Reform in Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet memperkirakan jika dilihat dari dari sisi pengeluaran cadangan devisa, Indonesia juga bisa menghemat jika memanfaatkan kartu kredit domestik sebagai ganti dari Visa dan MasterCard. Sehingga jika ini berkaitan dengan dampak makro, salah satu hal positifnya adalah cadangan devisa tidak perlu lagi dikeluarkan untuk pembayaran jasa penggunaan kartu kredit Visa dan MasterCard.
Jadi bagaimana menurut kalian?
