Pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ingin kartu kredit pemerintah terlalu bertumpu dengan layanan Visa dan MasterCard, ternyata masih belum didukung dengan adanya kartu kredit terbitan dalam negeri.
Direktur Asosiasi Kartu Kredit Indonesia (AKKI) Steve Marta menuturkan bahwa layanan yang telah dibangun oleh Bank Indonesia melalui Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) tidak mengalami perkembangan dan berhenti di level kartu debit. Beliau menambahkan jika GPN memang masih debit, namun rencana apakah GPN akan diteruskan menjadi kartu kredit, sebaiknya ditanyakan ke pihak BI.
Meskipun demikian, beliau menekankan jika bisa saja kartu kredit prinsipal lainnya yang sudah ada saat ini dari bank swasta Tanah Air mengambil peran untuk dikembangkan. Namun, GPN sendiri sebetulnya juga bisa berpartisipasi asal masih bisa terus dikembangkan.
Beliau menuturkan bahwa secara teknis mungkin bisa, tapi GPN apakah sudah menjadi sesuatu yang optimal atau belum? Sejujurnya masih ada beberapa perbaikan yang harus dilakukan. Indonesia termasuk market bebas—bisa buat sendiri, pakai internasional pun juga masih bisa.
Meskipun begitu, Steve mengatakan jika prinsipal atau penerbit kartu kredit lokal sebenarnya sangat mendukung kemandirian layanan kartu kredit yang dibuat di Tanah Air, karena data transaksi tidak perlu lari ke luar negeri. Beliau merasa bahwa tidak ada yang tidak setuju jika diadakan kartu kredit domestik. Jangan sampai sesuatu yang sudah dinikmati atau sudah bisa digunakan di titik ini sampai mundur gara-gara negara hanya mau domestik.
Presiden Joko Widodo sebelumnya menginginkan belanja pemerintah pusah dan daerah memakai kartu kredit pemerintah yang sudah diluncurkan beberapa bulan yang lalu. Namun, Jokowi sendiri tidak ingin terlalu mengandalkan Visa dan MasterCard.
Jadi bagaimana menurut kalian? Apakah kalian setuju dengan pernyataan di atas?
